DENPASAR – Cakranees8.com, PT Bali Turtle Island Development (BTID) bersama tokoh masyarakat Desa Adat Serangan menegaskan bahwa hubungan mereka dengan warga tetap harmonis. Mereka membantah tuduhan yang beredar mengenai adanya ketegangan, serta menegaskan bahwa kehadiran BTID justru membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat.
Dalam konferensi pers di Kampus UID, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Senin (24/3), Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, Jro Bendesa Desa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, dan Presiden Komisaris BTID, Tantowi Yahya, sepakat membantah narasi yang menyebutkan adanya konflik antara BTID dan warga Serangan.
Perubahan Positif di Serangan
Jro Bendesa Desa Adat Serangan menegaskan bahwa sejak kehadiran BTID, banyak perubahan positif yang dirasakan warga. Dahulu, akses ke Pulau Serangan sangat terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Namun, pembangunan infrastruktur oleh BTID, seperti jembatan dan jalan, telah membuka banyak peluang bagi masyarakat.
“Dulu, warga harus berjuang keras untuk berobat, sekolah, atau bekerja. Sekarang, kita bisa melihat perubahan nyata. Banyak anak muda Serangan yang sukses, dan taraf hidup masyarakat meningkat berkat akses jalan darat yang lebih baik,” ujar Jro Bendesa.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan jembatan telah mempermudah akses ke Pura Sakenan. Setiap tahun, lebih dari 100.000 pemedek datang saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta sekitar 200.000 wisatawan menyeberang dari Dermaga Serangan. Selain itu, sedikitnya 40.000 pengunjung datang ke Turtle Conservation Education Center (TCEC).
Jro Bendesa juga membantah isu bahwa warga mengalami kesulitan ke pura akibat pemeriksaan KTP. “Itu tidak benar! Warga Serangan memiliki akses penuh ke pura-pura di kawasan ini dengan mengenakan pakaian adat sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Terkait akses melaut, ia memastikan bahwa nelayan tetap dapat beraktivitas dengan fasilitas ID khusus dan rompi keselamatan yang disediakan untuk keamanan mereka.
KEK Kura Kura Bali untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Presiden Komisaris BTID, Tantowi Yahya, menegaskan bahwa KEK Kura Kura Bali bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi bagian dari visi besar pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, sesuai dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.
Ia juga menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja di BTID telah memenuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Saat ini, 50% dari total tenaga kerja BTID merupakan warga lokal Bali, dengan 29% di antaranya berasal dari Serangan.
“KEK Kura Kura Bali dirancang sebagai katalis ekonomi inklusif berbasis budaya, berpedoman pada filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. Pembangunan dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan destinasi wisata, UMKM kuliner, kegiatan adat dan budaya, serta spiritual, sambil tetap menjaga kesucian pura dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan,” ujar Tantowi.
Ia juga menyayangkan beredarnya berita hoaks yang menyebutkan adanya konflik antara BTID dan warga Serangan. “Mencari investor berkualitas yang berkomitmen terhadap Tri Hita Karana dan Sad Kerthi saja sudah menjadi tantangan. Hoaks dan berita bohong semakin memperumit upaya kami,” tambahnya.
Masyarakat Serangan Merasakan Manfaat BTID
Ketua MDA Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, menegaskan bahwa tuduhan mengenai konflik antara BTID dan Desa Adat Serangan adalah tidak benar.
“Saya sudah datang dan melihat langsung hubungan baik dan komunikatif antara BTID dan Desa Adat Serangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari kehadiran BTID, terutama dalam aspek ekonomi dan infrastruktur. “Hubungan yang harmonis ini menjadi contoh positif kerja sama antara investor dan desa adat, yang membawa manfaat bagi Serangan, Kota Denpasar, Bali, bahkan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.
BTID Ajak Semua Pihak Bijak dalam Menerima Informasi
BTID dan para tokoh masyarakat mengajak semua pihak, termasuk media, agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mereka menegaskan bahwa BTID selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan informasi akurat mengenai pengembangan KEK Kura Kura Bali serta manfaatnya bagi masyarakat luas.
Tentang Kura Kura Bali
Kura Kura Bali adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Pariwisata Berkualitas dan Industri Kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada April 2023. KEK ini dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai Master Developer.
Dengan luas 498 hektar, Kura Kura Bali mengintegrasikan semangat Bali modern dengan kekayaan warisan budayanya yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Fokus utamanya mencakup gaya hidup marina, komunitas berbasis pengetahuan, serta pencapaian kualitas hidup holistik. Dengan perencanaan yang matang dan penghormatan terhadap tradisi, Kura Kura Bali berupaya menciptakan masa depan yang seimbang antara budaya dan modernitas, serta menjadi pelopor pembangunan yang bertanggung jawab demi keberlanjutan komunitas lokal dan global.(Tim13)