DENPASAR – Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny), menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap maraknya praktik sistem nominee di Bali, Rabu, (10/11/2024).
Praktik ini, yang memungkinkan warga negara asing (WNA) memiliki aset dan lahan melalui jalur yang tidak sah, dinilai telah mengancam keberlanjutan tradisi, budaya, dan ekonomi masyarakat Bali.
Dalam sebuah wawancara, Gung Ronny menyoroti fenomena ini yang semakin berkembang di wilayah-wilayah strategis seperti Canggu, Gianyar, dan kini merambah hingga Tabanan serta Pancasari Bedugul. Ia menyebut bahwa keberadaan “kampung bule” yang semakin banyak di Bali adalah dampak dari lemahnya pengawasan dan tingginya godaan terhadap keuntungan instan.
“Ini masalah besar, kita, masyarakat Bali, harus sadar. Jangan silau dengan dolar. Jangan sampai kita menjual Ibu Pertiwi kita hanya demi keuntungan sementara. Kalau ini terus terjadi, anak cucu kita yang akan menangis nanti.” tegas Gung Ronny.
Sistem nominee bekerja dengan cara memanfaatkan celah hukum yang memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) menggunakan nama warga lokal untuk memiliki lahan di Indonesia, yang secara hukum tidak diperbolehkan. Gung Ronny menyebut bahwa praktik ini sering kali melibatkan oknum-oknum nakal, termasuk notaris yang memberikan jalan kepada WNA untuk mendapatkan aset di Bali.
“Ini permainan mereka,” lanjutnya.
“Ada yang menikahi warga lokal untuk mendapatkan lahan, ada juga yang membuat perjanjian pinjam nama. Setelah aset berpindah, warga kita ini ditinggalkan begitu saja. Akhirnya, aset ini dijual di negara asal mereka dengan harga berkali-kali lipat.”
Praktik ini, menurut Gung Ronny, tidak hanya merugikan warga lokal secara finansial tetapi juga mengancam keberadaan lahan dan tradisi Bali.
“Lambat laun, Bali akan kehilangan identitasnya. Tanah kita akan habis. Kalau terus seperti ini, Bali bisa menjadi seperti Jakarta, tapi yang memilikinya adalah orang asing, bukan orang Indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, Gung Ronny mengajak masyarakat Bali untuk lebih bijak dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk melepas lahan. Ia mendorong penggunaan sistem kerja sama atau sewa jangka panjang sebagai alternatif daripada menjual putus. Dalam kerja sama seperti ini, lahan tetap menjadi milik masyarakat Bali, dan aset tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya setelah masa kerja sama selesai.
“Kita harus berpikir panjang. Jangan menjual tanah Bali. Kalau kita menjual, sama saja kita menjual Ibu Pertiwi kita. Kalau mau bekerja sama, itu lebih baik. Nilainya mungkin lebih kecil, tapi aset tetap milik kita. Kita tetap bisa menjaga warisan untuk anak cucu kita,” jelasnya.
Selain itu, Gung Ronny juga meminta agar pemerintah daerah dan pihak berwenang meningkatkan pengawasan terhadap praktik nominee. Ia mendesak adanya penindakan tegas terhadap oknum-oknum nakal yang memfasilitasi WNA dalam memperoleh aset secara ilegal.
Di akhir pernyataannya, Gung Ronny mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersatu menjaga tanah dan tradisi Bali. Ia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga Bali ada di tangan seluruh warga, bukan hanya pemerintah atau tokoh masyarakat.
“Ini saatnya kita sadar dan bergerak bersama. Jangan sampai hanya beberapa orang yang berbicara. Kita semua harus melek dan duduk bersama mencari solusi. Bali adalah tanah kelahiran kita, jangan sampai hilang karena keserakahan dan kelalaian kita sendiri,” tutupnya.
Keprihatinan yang disampaikan Gung Ronny ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat Bali untuk lebih peduli dan bertindak demi menjaga kelestarian tanah dan budaya Pulau Dewata. (E’Brv)