BANGLI – Kawasan wisata Kintamani disebut tengah mengalami penurunan kunjungan wisatawan dalam beberapa bulan terakhir. Para pelaku usaha pariwisata menilai kondisi ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat, ditambah sejumlah persoalan lokal seperti maraknya lalat yang dinilai belum ditangani secara serius. Selain itu, kebijakan retribusi juga kembali menjadi keluhan wisatawan karena dianggap memberatkan.
Salah satu pelaku pariwisata di Kintamani sekaligus Ketua PHRI Bangli, I Ketut Mardjana, menyebut kondisi tersebut sebagai “krisis pariwisata” yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan pelaku UMKM di kawasan itu. Menurutnya, faktor utama berasal dari kondisi ekonomi nasional yang membuat masyarakat menahan pengeluaran untuk kegiatan rekreasi.
“Daya beli masyarakat menurun, sehingga mereka mengurungkan niat untuk leisure atau berwisata,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Selain faktor ekonomi, citra pariwisata Bali juga dinilai turut terpengaruh oleh berbagai isu, mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga berbagai pungutan serta mahalnya harga tiket pesawat. Kondisi ini dinilai melemahkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata.
Khusus di Kintamani, persoalan lalat menjadi sorotan utama. Mardjana menyebut, keluhan terkait lalat bahkan telah meluas hingga tingkat nasional dan banyak disampaikan wisatawan mancanegara melalui platform seperti TripAdvisor.
“Ini bukan lagi isu lokal, tapi sudah internasional. Banyak tamu asing komplain soal lalat, apalagi mereka sangat concern dengan kesehatan,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut belum ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah disebut menjadi salah satu penyebab.
“Ego sektoral masih kuat, penanganannya tidak koordinatif,” ungkapnya.
Selain itu, kebijakan retribusi masuk kawasan Kintamani juga menjadi keluhan wisatawan. Saat ini, wisatawan domestik dikenakan biaya sekitar Rp25 ribu, sementara wisatawan asing Rp50 ribu. Kebijakan ini dinilai berdampak signifikan, terutama bagi wisatawan dengan anggaran terbatas yang akhirnya membatalkan kunjungan.
“Yang paling terpukul itu UMKM dan pedagang kecil. Wisatawan kelas menengah ke bawah jadi enggan datang,” jelasnya.
Ia menambahkan, beban pelaku usaha juga semakin berat akibat berbagai perizinan dan biaya operasional yang tinggi, termasuk izin air tanah dan bangunan.
Lebih jauh, ia menyoroti sumber persoalan lalat yang diduga berasal dari penggunaan pupuk organik mentah di sektor pertanian, termasuk pasokan dari luar daerah seperti Jawa dan Lombok yang ditumpuk di sejumlah titik di Bangli.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan intervensi serius dari pemerintah daerah, termasuk koordinasi lintas sektor antara dinas pertanian, lingkungan, kesehatan, dan pariwisata.
“Harus ada peran kuat dari kepala daerah untuk menyatukan koordinasi penanganan lalat ini, jangan ada pembiaran. Pemerintah jangan hanya menyampaikan keberhasilan, tapi juga melihat fakta di lapangan. Pariwisata Kintamani sudah semakin berat,” tegasnya.
Jika tidak segera ditangani, ia memperkirakan banyak usaha pariwisata di Kintamani akan gulung tikar. Bahkan, sejumlah restoran disebut telah beralih fungsi menjadi usaha ritel.
“Sudah terlihat, beberapa restoran berubah menjadi toko modern. Itu karena pariwisata tidak lagi berjalan seperti dulu,” pungkasnya. (red)