Close Menu
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    Facebook Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    cakranews8.com
    • Beranda
    • Berita
    • Artikel
    • Politik
    • Ekonomi
    • Nasional
    • Pariwisata
    cakranews8.com
    Home»Berita»Penandatanganan PKS JAM INTEL dengan DITJEN AHU Kuatkan Sinergi Penegakan Hukum dan Optimalkan Pertukaran Data Informasi
    Berita

    Penandatanganan PKS JAM INTEL dengan DITJEN AHU Kuatkan Sinergi Penegakan Hukum dan Optimalkan Pertukaran Data Informasi

    By cakranews814 March 20252 Mins Read
    Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Copy Link

    JAKARTA – Cakranews8.com, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum pada Kamis 13 Maret 2025 di Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

    Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani dan Direktur Jenderal AHU Dr. Widodo sebagai langkah strategis dalam optimalisasi tugas dan fungsi penegakan hukum melalui sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum.

    Dalam sambutannya, JAM-Intel menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

    Regulasi ini menegaskan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, pertukaran data dan informasi yang akurat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

    Dengan primary business core intelijen yang berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi untuk selanjutnya dapat dianalisa, diolah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. JAM-Intel menuturkan bahwa dibutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya agar validitas dan/atau informasi tidak terbantahkan dan memiliki kualifikasi nilai A1.

    “Tren tindak pidana korupsi saat ini semakin kompleks, di mana banyak perusahaan yang secara sistematis terinkorporasi dalam entitas bisnis, baik untuk menjalankan operasional maupun sebagai kedok tindak pidana. Oleh karena itu, kerja sama ini akan memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh valid dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam proses penegakan hukum,” ujar JAM-Intel.

    Melalui PKS ini, diharapkan Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum RI dapat semakin memperkuat kerja sama dalam memastikan supremasi hukum yang adil dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen bersama dalam mendukung integritas serta kepastian hukum di Indonesia.

    Artikel lain  Mendengar Dalam Diam, Salukat dan Yuganada Gali Bahasa Baru dari Tradisi Gamelan Bali

    Sebagai penutup, JAM-Intel mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya kerja sama ini dan berharap bahwa kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

    Dalam acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan kedua lembaga yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Para Direktur di lingkungan JAM INTEL, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Sementara itu pihak Ditjen AHU dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU dan Para Direktur di Ditjen AHU. (Tim13)

     

    Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    KPK Tangkap Wakil Ketua PN Depok, Dugaan Suap Perkara Lahan Jadi Sorotan

    OTT KPK Gegerkan Kemenkeu, Pejabat Bea Cukai Terjaring Operasi

    Daud Yordan Resmi Pimpin KONI Kalbar 2025–2029, Targetkan Masuk 15 Besar PON 2028

    Dari Densus 88 ke Polda Bali, I Made Astawa Resmi Jabat Wakapolda

    Don't Miss
    Berita

    KPK Tangkap Wakil Ketua PN Depok, Dugaan Suap Perkara Lahan Jadi Sorotan

    By cakranews86 February 2026

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali…

    OTT KPK Gegerkan Kemenkeu, Pejabat Bea Cukai Terjaring Operasi

    4 February 2026

    Bank BPD Bali: Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan Bali

    4 February 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • Artikel
    © 2026 Cakranews8. Powered by Iwana.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.