BULELENG – Menjelang penutupan tahun 2025, suara para penglingsir puri di Bali kembali menguat, menagih komitmen negara atas pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang hingga kini belum terealisasi. Kilas balik perjuangan tersebut disampaikan AA Ngurah Ugrasena, Penglingsir Puri Agung Singaraja, saat ditemui wartawan pada 31 Desember 2025.
Ia mengingat kembali pertemuan para penglingsir di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, pada pertengahan September 2025, yang menurutnya menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan pembangunan Bali Utara.
Pada Sabtu pagi, 15 September 2025, para penglingsir dari berbagai penjuru Bali berkumpul dalam suasana khidmat.
Mereka datang membawa amanat masyarakat, khususnya dari wilayah Bali Utara, yang telah lama menanti keadilan pembangunan. Tiga belas penglingsir yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) sepakat menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar janji pembangunan bandara internasional baru segera diwujudkan.
Para penglingsir menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan telah tertuang secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Dalam regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025 itu, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara secara jelas ditetapkan berlokasi di kawasan pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Ketua Harian P3SB yang juga Penglingsir Puri Agung Peliatan, Tjokorda Putra Nindya, menilai masyarakat Bali Utara sudah terlalu lama disuguhi wacana dan perdebatan yang tidak berujung. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan lagi kajian ulang, melainkan kepastian waktu dan langkah nyata berupa peletakan batu pertama agar tidak terus menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Pembangunan bandara di Bali Utara dipandang para penglingsir sebagai upaya strategis untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan Pulau Bali yang selama ini bertumpu di wilayah selatan. Berdasarkan data Bappenas 2024, sekitar 87 persen Produk Domestik Regional Bruto Bali berasal dari Denpasar, Badung, dan Gianyar, sementara kontribusi Bali Utara masih jauh tertinggal. Ketimpangan tersebut berdampak pada kesenjangan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, hingga tekanan lingkungan di Bali Selatan yang semakin berat.
Bandara internasional baru diyakini dapat membuka akses ekonomi baru, mendorong pariwisata alternatif, sekaligus mengurangi beban Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Para penglingsir juga menegaskan bahwa proyek bandara ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seluruh pembiayaan dirancang melalui investasi swasta, termasuk dari investor asing. Skema tersebut dinilai sebagai solusi percepatan pembangunan tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran negara. AA Ngurah Ugrasena menyatakan bahwa dengan kesiapan investor dan kepastian regulasi, tidak ada alasan untuk terus menunda realisasi proyek.
Di tengah kepastian regulasi di tingkat pusat, para penglingsir menyayangkan munculnya pernyataan sejumlah pejabat daerah yang menyebut lokasi bandara belum final. Sikap tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan menggerus kepercayaan investor. Pengamat ekonomi Putu Suasta mengingatkan bahwa inkonsistensi kebijakan menjadi hambatan serius bagi investasi berskala besar, terlebih untuk proyek strategis bernilai triliunan rupiah.
Para penglingsir juga mengingatkan bahwa dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah disampaikan sejak sebelum ia menjabat sebagai presiden. Pada 13 Februari 2024, saat masih menjabat Menteri Pertahanan dan berstatus calon presiden, Prabowo menerima para penglingsir Bali di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, didampingi Ketua Wantimpres Wiranto. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan bandara baru di Bali Utara sebagai solusi atas keterbatasan Bandara Ngurah Rai sekaligus sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
Kesiapan pelaksanaan proyek juga ditegaskan oleh PT BIBU Panji Sakti selaku penggagas pembangunan bandara. CEO PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, menyatakan bahwa aspek teknis dan pendanaan telah siap, nota kesepahaman dengan investor telah ditandatangani, dan proses penetapan lokasi telah diajukan. Ia menargetkan runway pertama bandara dapat beroperasi pada 2028.
Di akhir pernyataannya, para penglingsir menegaskan bahwa tuntutan ini disampaikan bukan dengan emosi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan pembangunan Bali.
Mereka menyatakan keyakinan bahwa Presiden Prabowo akan menepati janjinya, dan Bali Utara siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru demi keseimbangan Pulau Bali dan kemajuan Indonesia.
Editor – Ray