JAKARTA – Cakranews8.com || Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku terkejut atas hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan citra positif tiga lembaga penegak hukum Indonesia. Terdapat anomali dalam persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Berdasarkan survei tersebut, citra positif KPK meningkat signifikan dari 60,9% pada September 2024 menjadi 72,6% di Januari 2025. Kejagung mencatat citra positif sebesar 70%, sementara Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7%.
Anomali Prestasi dan Persepsi
MAKI menyoroti perbandingan prestasi tiga lembaga tersebut:
1. Kejagung
Meskipun jarang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kejagung berhasil mengungkap kasus besar seperti OTT terhadap Ricar Zarof (mantan pejabat Mahkamah Agung) dengan temuan uang sebesar Rp 1 triliun, yang melibatkan setidaknya empat hakim terkait kasus bebasnya Ronald Tanur.
Kejagung juga sukses menangani kasus besar non-OTT seperti Timah, Asabri, Jiwasraya, dan sektor perkebunan.
2. Polri
Berhasil mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak dengan aman.
Respons cepat terhadap kasus-kasus viral di masyarakat, meski secara persepsi publik masih berada di posisi terakhir.
3. KPK
Citra KPK meningkat karena langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus buronan Harun Masiku dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.
Namun, MAKI menilai KPK belum menunjukkan gebrakan besar. OTT yang dilakukan masih menyasar kasus kecil seperti suap, perdagangan pengaruh, dan proyek pengadaan.
KPK juga dianggap belum maksimal dalam pencegahan korupsi dan supervisi, yang terbukti dari kebocoran anggaran negara yang terus terjadi.
Kekecewaan MAKI
MAKI merasa bingung dan terkejut karena prestasi luar biasa Kejagung dan Polri kurang diapresiasi masyarakat. Kejagung, tanpa perlu dorongan gugatan praperadilan, mampu menangani kasus besar yang menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Sebaliknya, KPK seringkali lamban dalam merespons gugatan atas kasus-kasus mangkrak, seperti kasus Century.
MAKI mendorong agar masyarakat lebih cerdas dan objektif dalam menilai citra penegak hukum melalui sosialisasi yang masif. MAKI juga meminta agar semua lembaga penegak hukum tidak kendor semangat dan terus memacu prestasi demi menjaga kepercayaan publik.
“Apapun hasil survei, kami tetap menghormati Litbang Kompas sebagai sarana evaluasi. Namun, prestasi harus menjadi penentu utama dalam penilaian masyarakat terhadap lembaga penegak hukum,” ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.(*)
Kontak: Boyamin Saiman Koordinator MAKI Telp. 081218637589