YOGYAKARTA – Cakranews8.com, 25 April 2025, Berdasarkan rilis Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2025 tercatat sebesar USD 157,1 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Februari 2025 yang sebesar USD 154,5 miliar. Kenaikan ini antara lain berasal dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai respons atas tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan devisa negara, pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah penyesuaian regulasi. Di antaranya, diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Hal ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KM.4/2025 mengenai penetapan jenis barang ekspor sumber daya alam yang wajib memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja Devisa Hasil Ekspor Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta kementerian/lembaga terkait, pada Jumat, 25 April 2025, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 pelaku usaha di bidang ekspor dan impor, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif serta mendorong tata kelola devisa yang lebih baik guna meminimalkan kebocoran penerimaan negara dan memaksimalkan kontribusi devisa hasil ekspor.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:

Teddy Pirngadi (Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia)

Safari Kasiyanto (Advisor Departemen Hukum Bank Indonesia)

Supriyanto (Kabag Sunproglapnil pada Setjamintel Kejagung sekaligus Tim Sekretariat Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara)

M. Wahyu Widianto (Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu)

Serta narasumber lainnya.

Dalam paparannya, Supriyanto menyampaikan materi bertajuk “Peran Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dalam Meningkatkan Penerimaan Devisa Negara serta Penegakan Hukum Pasal 11A Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha dan stakeholder terkait, dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi DHE dan DPI, serta mendukung terciptanya sistem devisa nasional yang kuat dan berdaya saing.(Tim13)