DENPASAR | cakranews8 – I Putu Andika, S.E., resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Bali periode 2026–2031 melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-1 di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Kamis (22/10/2026).
Musyawarah lima tahunan perdana ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, S.H., mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. Forum ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN Apklindo periode 2025–2030, H. Kus Junianto, S.E., serta para pelaku usaha jasa kebersihan di Bali.
Terpilihnya Putu Andika menjadi tonggak konsolidasi penting bagi pelaku usaha lokal di tengah gempuran korporasi multinasional dan wacana otomatisasi tenaga kerja.
Menghadapi Serbuan Korporasi dan Anak Usaha BUMN
Dalam pidato perdananya usai ditetapkan sebagai nakhoda baru, Putu Andika menyoroti peta persaingan industri klining servis di Pulau Dewata yang semakin ketat. Masuknya entitas multinasional serta anak perusahaan bekas BUMN dinilai mengikis ruang gerak para pengusaha daerah.
Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh pengusaha lokal agar tidak tergilas dalam perebutan pasar di daerah sendiri.
”Banyak perusahaan multinasional dan mantan BUMN yang sudah membentuk perusahaan masuk ke Bali. Kami tentu harus berbenah diri agar menjadi satu kompetitor yang sejajar, bisa bekerja bersama dan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal. Walaupun itu kue kecil, kita bagi bersama. Kebersamaan dan sinergitas itu yang harus kita terapkan,” tegas Putu Andika.
Jaminan Pasti bagi Pekerja, Singkirkan Stigma Buruh Kasar
Putu Andika mengingatkan bahwa sektor jasa kebersihan di Bali memiliki daya lenting tinggi karena berhasil melewati masa pandemi Covid-19 tanpa gelombang PHK massal. Pada periode kepengurusannya hingga 2031 mendatang, ia bertekad mengangkat martabat profesi ini.
Ia menolak anggapan lama bahwa pekerjaan cleaning service sekadar profesi kasar rendahan.
”Harapan kami, cleaning service bukan membukakan sebuah pekerjaan yang kasar, tapi memberikan suatu perjanjian yang pasti terhadap masyarakat untuk tetap bekerja di industri ini,” paparnya.
Selain memperjuangkan martabat profesi, Putu Andika mendesak pemerintah mengevaluasi regulasi agar tidak memberatkan para pekerja lapangan. Fasilitas dasar ketenagakerjaan, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, harus menjadi jaminan riil yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas bisnis.
Sejalan dengan Sikap Tegas DPN Apklindo dan Pemkab Badung
Kepemimpinan Putu Andika mendapat sokongan penuh dari pengurus pusat maupun pemerintah daerah. Ketua Umum DPN Apklindo H. Kus Junianto secara tegas menyatakan penolakannya terhadap adopsi robot pembersih (roboclean) yang dinilai mengancam sektor padat karya.
”Kalau di Indonesia rasanya belum cocok kita menggunakan robot atau sejenis roboclean. Satu tenaga robot menghilangkan lima tenaga kerja. Populasi kita 280 juta jiwa dan setiap tahun banyak lulusan baru, sehingga saat ini belum relevan,” tandas Kus Junianto.
Pemerintah Kabupaten Badung juga menitipkan pesan strategis bagi kepengurusan Apklindo Bali di bawah kepemimpinan Putu Andika. Bagus Alit Sucipta menekankan pentingnya menjaga ruang penghidupan bagi krama lokal.
”Harapan kami tentu mengedepankan potensi kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Pemerintah akan selalu mendukung perusahaan yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal,” ujar Bagus Alit Sucipta.
Melalui mandat kepengurusan 2026–2031, Putu Andika memikul tanggung jawab besar: memperkuat daya saing pengusaha lokal, menjamin kesejahteraan buruh kebersihan, serta mempertahankan serapan tenaga kerja manusia di tengah derasnya modernisasi. (Tim-8)