Oleh: Prof. Dr. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H.
Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri di Istana Negara, Jakarta.
Keduanya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Polisi Dedi Prasetyo. Pergantian tersebut sekaligus menandai dimulainya fase baru kepemimpinan di tubuh Polri.
Dari sisi perjalanan karier, pasangan pimpinan baru ini memiliki pengalaman panjang dalam berbagai bidang kepolisian. Suyudi merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1994, sedangkan Wahyu Hadiningrat merupakan lulusan Akpol 1992.
Perbedaan angkatan tersebut tentu bukan sekadar persoalan senioritas. Keduanya datang dengan pengalaman dan latar penugasan yang berbeda sehingga secara kelembagaan dapat menjadi modal dalam menghadapi kompleksitas tugas Polri.
Suyudi memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan kewilayahan. Perjalanan kariernya antara lain dilalui melalui sejumlah penugasan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kemudian menjadi Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Ia juga pernah bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dan menjabat Wakapolda Metro Jaya sebelum dipercaya sebagai Kapolda Banten pada 2024. Pada 2025, Suyudi mendapat penugasan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri untuk penugasan di luar struktur dan kemudian dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional.
Pengalaman tersebut memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Suyudi. Ia tidak hanya memiliki pengalaman komando kewilayahan dan penegakan hukum, tetapi juga bersentuhan langsung dengan persoalan narkotika yang memiliki dimensi keamanan sekaligus sosial.
Sementara itu, Wahyu Hadiningrat memiliki pengalaman di sejumlah bidang, antara lain reserse, antiteror, siber, serta perencanaan organisasi. Sebelum dipercaya menjadi Wakapolri, ia menduduki posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Astamarena Kapolri.
Pengalaman tersebut memberikan perspektif berbeda dalam duet kepemimpinan Polri. Institusi dengan struktur organisasi yang besar tidak hanya membutuhkan kemampuan operasional di lapangan, tetapi juga perencanaan, pengelolaan sumber daya, anggaran, serta pembangunan organisasi yang berkelanjutan.
Karena itu, pasangan Suyudi dan Wahyu dapat dilihat sebagai pertemuan dua pengalaman yang berbeda. Pengalaman lapangan, penegakan hukum dan kewilayahan bertemu dengan pengalaman perencanaan dan manajemen organisasi.
Namun, pengalaman panjang dan jabatan strategis bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah kepemimpinan.
Tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin kompleks. Kejahatan konvensional masih membutuhkan perhatian, sementara perkembangan teknologi melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, mulai dari kejahatan siber, penipuan digital, kejahatan ekonomi hingga tindak pidana lintas negara.
Persoalan narkotika juga tetap menjadi tantangan serius. Pengalaman Suyudi ketika memimpin BNN dapat menjadi perspektif tambahan dalam melihat persoalan tersebut, terutama karena pemberantasan narkotika tidak semata-mata membutuhkan pendekatan penindakan, tetapi juga pencegahan, pendidikan, kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat memiliki harapan terhadap kualitas pelayanan kepolisian. Transparansi dalam penegakan hukum, profesionalitas anggota, kecepatan merespons laporan serta keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan baru Polri menghadapi pekerjaan yang tidak ringan.
Ketegasan dalam penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Kecepatan dalam bertindak harus tetap disertai ketelitian. Kewenangan yang dimiliki aparat harus selalu diikuti dengan tanggung jawab dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Ukuran keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya bukan hanya berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara ketika membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Pelantikan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat telah memberikan mandat formal kepada keduanya untuk memimpin Polri. Namun, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah prosesi kenegaraan tersebut selesai.
Mandat tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kerja nyata di seluruh jajaran kepolisian.
Sejumlah perhatian publik terhadap Polri juga berkaitan dengan keberlanjutan reformasi kelembagaan. Pergantian pimpinan bukan semata-mata pergantian figur, melainkan juga momentum untuk memastikan agenda pembenahan institusi tetap berjalan.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai kepemimpinan baru bukan hanya dari apa yang disampaikan pada awal masa jabatan, melainkan dari pelaksanaan tugas yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung.
Wajah Polri bagi masyarakat sesungguhnya tidak hanya terlihat dari pucuk pimpinan di Mabes Polri. Wajah institusi itu hadir ketika seseorang datang membuat laporan, ketika korban membutuhkan perlindungan, ketika seorang anggota polisi berada di tengah masyarakat, dan ketika hukum harus ditegakkan secara profesional.
Karena itu, tantangan Suyudi dan Wahyu bukan hanya menjaga soliditas internal organisasi. Keduanya juga menghadapi tuntutan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang dapat diuji secara terbuka.
Duet Akpol 1994 dan Akpol 1992 pada akhirnya akan menemukan ukurannya melalui pelaksanaan mandat yang diberikan kepada mereka.
Pangkat memiliki batas. Jabatan pun pada waktunya akan berakhir. Yang akan tetap tercatat adalah rekam jejak.
Bagi institusi Polri, kepemimpinan baru akan menghadapi ukuran keberhasilan yang lebih luas: bagaimana kewenangan kepolisian digunakan untuk menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, keadilan dan pelayanan yang dapat dipercaya masyarakat.
Di sanalah makna pengabdian memperoleh ukuran yang sesungguhnya—ketika kewenangan tidak berhenti sebagai kekuasaan, tetapi diterjemahkan menjadi tanggung jawab kepada negara dan rakyat.
Penulis adalah Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.